Raha,Kolakanews – Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Muna kembali diangkat sebagai kekuatan dalam menjawab persoalan lingkungan perkotaan.
Melalui penelitian tentang “Pengembangan Model Tata Kelola Sosial dan Kelembagaan dalam Transformasi Sistem Penanganan Sampah Perkotaan Berkelanjutan di Kota Raha”, tim peneliti yang diketuai Dr. Abdul Sabaruddin, beranggotakan Maulid, dan La Ode Muhammad Elwan,menawarkan pendekatan baru berupa Model Tata Kelola Sosial dan Kelembagaan Kolaboratif Berbasis “Pokadulu”.
Gagasan tersebut dipaparkan dalam kegiatan Diseminasi dan Validasi Hasil Penelitian pada Kamis (3/9). Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Muna, La Ode Muharman serta menghadirkan Prof. Dr. Ir H. Usman Rianse, yang juga Rektor Universitas Karya Persada Muna, sebagai tenaga pakar untuk memberikan pandangan, evaluasi, dan masukan terhadap hasil penelitian serta model tata kelola yang ditawarkan.
Diseminasi dan validasi merupakan tahapan penting dalam pengembangan model yang dihadiri para pemangku kepentingan seperti unsur pemerintah daerah, perguruang tinggi, dunia usaha/swasta, lembaga swadaya masyarakat, komunitas/masyarakat, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta unaur sekolah.
Dalam pemaparan ketua peneliti Abdul Sabaruddin melihat bahwa persoalan sampah di Kota Raha tidak cukup diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis. Penguatan sistem penanganan sampah juga membutuhkan perubahan perilaku masyarakat, peningkatan partisipasi, penguatan kelembagaan, serta kerja sama berbagai pihak. Dari persoalan tersebut, tim peneliti mengembangkan model tata kelola yang menempatkan Pokadulu sebagai fondasi sosial. Nilai lokal tersebut dipandang memiliki potensi besar untuk menjadi modal sosial dalam membangun kesadaran, partisipasi, dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.
Dalam model yang ditawarkan, Pokadulu dibangun melalui lima nilai utama, yaitu kebersamaan, persatuan, tolong-menolong, sosialisasi, dan rela berkorban.
Nilai kebersamaan dan persatuan menjadi dasar untuk membangun kesadaran bahwa persoalan sampah merupakan persoalan bersama.
Sementara nilai tolong-menolong diterjemahkan dalam bentuk kerja kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan menangani sampah di lingkungannya.
Adapun nilai sosialisasi menjadi instrumen untuk memperkuat komunikasi, edukasi, dan penyadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah.
Sedangkan nilai rela berkorban diwujudkan melalui kesediaan memberikan waktu, tenaga, pikiran, maupun sumber daya untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat secara bersama-sama.
“Pokadulu tidak hanya dipandang sebagai nilai budaya, tetapi dapat menjadi modal sosial dalam membangun tata kelola lingkungan yang kolaboratif. Model ini menempatkan masyarakat bukan sebagai objek dalam kebijakan persampahan, melainkan sebagai subjek dan aktor utama,masyarakat didorong untuk berperan sejak dari sumber sampah, mulai dari pengurangan dan pemilahan, pengumpulan, pengolahan, hingga pengawasan terhadap kebersihan lingkungan,” kata Sabaruddin yang juga dosen pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
Sementara Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse,sebagai tenaga pakar turut memberikan penguatan terhadap proses validasi model yang dikembangkan.
Menurutnya, konsep tata kelola sosial dan kelembagaan berbasis Pokadulu merupakan gagasan yang relevan dan perlu didukung, tetapi tidak boleh berhenti pada tataran konseptual semata.
“Model ini jangan hanya berhenti sebagai konsep atau dokumen penelitian. Nilai-nilai Pokadulu harus diwujudkan dalam tindakan dan menjadi bagian dari praktik tata kelola pemerintahan serta kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Usman Rianse juga menekankan bahwa implementasi nilai Pokadulu perlu dimulai dari pemerintah daerah sebagai penggerak utama. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah membangun budaya peduli lingkungan melalui pembentukan “Green Office” di lingkungan pemerintahan daerah.
Menurut mantan Rektor Universitas Halu Oleo ini, Green Office dapat menjadi langkah awal untuk menerjemahkan nilai-nilai Pokadulu ke dalam praktik nyata, terutama melalui pembiasaan pengurangan sampah, pemilahan sampah dari sumber, efisiensi penggunaan sumber daya, serta peningkatan kepedulian aparatur terhadap lingkungan. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dalam penerapan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
“Kalau pemerintah daerah sudah memulai dari dirinya sendiri melalui Green Office, nilai Pokadulu akan lebih mudah ditularkan kepada masyarakat, sekolah, dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial lainnya. Dengan demikian, Pokadulu bukan hanya menjadi nilai budaya, tetapi menjadi gerakan bersama dalam menangani persoalan sampah,” jelasnya.(**)
